"Untuk pengangkatan calon PNS kategori dua tidak mungkin ada
kecurangan, kecuali lowongan pada jalur umum," kata Ketua PGRI Kabupaten
Karawang, Obang Nurbayu, S.H, Senin (11/11/2013).
Kata dia, PGRI mengklaim seleksi calon PNS untuk kategori dua cenderung
diperuntukan bagi pegawai honorer yang memiliki masa kerja sejak
januari 2005, ini tentu kemungkinan kecurangan pada proses pengangkatan
CPNS kategori dua sangat kecil. Tidak hanya melalui tahap seleksi,
proses validasi data base pegawai honorer sudah disosialisasikan BKD
sejak tahun 2005.
Diketahui, tes yang dilakukan serentak belum lama ini diikuti seluruh
peserta CPNS K2 di seluruh daerah kabupaten/kota pada Minggu
(3/11/2013). Testing seluruh peserta CPNS K2 diklaim PGRI sebagai ajang
seleksi, dengan alasan peluang angka lebih kecil dari jumlah peminat.
Pemerintah pusat tidak akan berani main-main, apalagi sampai berbuat
curang. Adapun selain dari tes, ada juga proses pemberkasan melibatkan
BKD," jelasnya.
Selaku petinggi organisasi guru-guru se-Kabupaten Karawang, Obang
Nurbayu menyarankan, pemerintah pusat dan BKD Kabupaten Karawang
mengulang validasi data PNS pasca pengumuman nanti. Dengan target,
akurasi data pegawai berstatus PNS berkaitan dengan jumlah kebutuhan
tunjangan dari APBD per tahun anggaran.
"Ketika ada yang masuk dan keluar, Pemda Karawang melalui BKD baiknya
segera menggelar verifikasi ulang untuk data pegawai PNS aktif,"
ucapnya.
Anggaran transportasi pegawai yang masuk sebagai kategori tunjangan
reguler dari APBD murni melalui bidang pendidikan, khususnya di sektor
pengawasan, jangan sampai ada temuan jumlah angka diatas kertas berbeda
dengan realisasi di lapangan.
0 comments:
Post a Comment