Informasi CPNS Kepahiang - Komisi I Beberkan Permasalahan Kepahiang

Komisi I DPRD Kepahiang membeberkan banyak permasalahan di Kepahiang saat menerima kunjungan Komisi I DPRD Dharmasraya, Sumatera Barat, di ruang Komisi I DPRD Kepahiang, Rabu (20/02). Beberapa hal yang diungkapkan yakni permasalahan tapal batas antarkabupaten yang tak kunjung tuntas, terbengkalainya aset daerah dan beberapa hal lainnya di Kabupaten Kepahiang.
Soal tapal batas, Kepahiang dengan kabupaten lain hingga saat ini belum mendapat Surat Penegasan dari Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri). Tapal batas tersebut yakni tapal batas Seluma-Kepahiang dengan panjang 4.750 KM, Kepahiang-Rejang Lebong sepanjang 47.774 KM dan Kepahiang-Bengkulu Tengah sepanjang 36.852 KM. “Bahkan persoalan tapal batas Kepahiang-Rejang Lebong sempat terjadi pertumpahan darah, syukurnya saat ini telah mereda dan mengenai tapal batas ini menjadi wewenang Pemprov Bengkulu namun tetap ada koordinasi dengan Pemkab Kepahiang untuk penyelesaiannya,” terang Ketua Komisi I, Edwar Samsi, S.IP, MM yang memimpin pertemuan sekaligus menjawap pertanyaan dari anggota DPRD Dharmasraya.

Selain itu, mengenai aset bangunan RSUD yang berada di Jalan Dua Jalur, Kecamatan Merigi juga dibeberkan. “Masih ada aset berupa bangunan rumah sakit yang hingga saat ini terbengkalai. Bangunan itu senilai Rp 14 Miliar dan bangunannya sudah mulai rusak. Kabupaten induk merasa masih memiliki, begitu pun Kepahiang, sehingga belum ada titik temu. Ini juga menunggu kebijakan Pemprov Bengkulu,” beber Edwar.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Dharmasraya, M Salahudin juga menanyakan perihal mekanisme pelelangan aset daerah dan penerimaan CPNS 2013. “Kami sempat moratorium sesuai keputusan Mendagri, namun tahun ini kami berencana akan melakukan penerimaan CPNS kembali. Kami ingin mengetahui mekanisme dan pengawasan dewan di Kepahiang soal ini,” tanya Salahudin.

Edwar menjawab, bahwa Pemkab Kepahiang hingga sekarang belum pernah melakukan lelang aset, namun rencana pelelangan itu tetap ada. “Saat ini belum ada pelelangan aset yang kami lakukan. Namun, setelah dibentukknya Dinas PPKAD, kami meminta ada penataan aset kembali. Termasuk kendaraan dinas jabatan milik Ketua DPRD lalu belum dilakukan lelang,” jawab Edwar.

Anggota Komisi I, Bambang Purnomo, ST saat itu menjelaskan bahwa pada 2013 ini Kabupaten Kepahiang belum tentu menerima CPNS karena belum ada keputusan penerimaan usulan dari Kementerian PAN dan RB. “Tahun ada pengangkatan CPNS, namun melalui honorer Kategori I dan II. Untuk yang umum, kami masing menunggu instruksi KemenPAN dan Reformasi Birokrasi,” terang Bambang.

Bambang juga menerangkan bahwa DPRD terus mengawasi jalannya penerimaan CPNS di Kepahiang. “Kami di Komisi I terus melakukan pengawasan, seperti tahun lalu, kami juga sampai langsung ikut ke Bandung, yakni ke Universitas Padjajaran sebagai mitra penerimaan CPNS Kepahiang waktu itu,” jelas Bambang. (mae)