Yakni Kabupaten Batubara, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Deli Serdang, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga.
Data ini merupakan data resmi yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemen PAN-RB). Hanya saja, kuota kursi untuk Pemprov Sumut dan masing-masing pemkab/pemko di atas belum ditetapkan.
Kepala Biro Hukum dan Humas (Karo Hukmas) Kemen PAN-RB Mohammad Imanuddin baru bisa menyebutkan angka secara umum. Yakni 40 ribu kursi CPNS untuk pemda. Sedang instansi pusat mendapat kuota 20 ribu kursi.
Namun, kalau pun sudah ditetapkan kuota per instansi, kata Imanuddin, pusat tidak akan mau menyebutkannya. Dalihnya, pusat tak mau terseret-seret politisasi penetapan kuota CPNS.
“Karena di daerah sering menjadi bahan politisasi,” ujar Imanuddin. Karena itu, kata dia, biarlah BKD masing-masing daerah yang nantinya mengumumkan jumlah lowongan kursi CPNS. Sumber koran ini menyebut, politisasi yang dimaksud adalah banyaknya anggota DPRD yang ikut “sibuk” ngurus kuota CPNS.
Persaingan memperebutkan kursi makin ketat, lantaran peminat yang berada di daerah yang tidak boleh merekrut CPNS tahun ini, tetap boleh mendaftar di daerah lain yang mendapat kuota tahun ini.
Misalnya, warga Kota Medan boleh ikut mendaftar CPNS di Deliserdang, Sibolga, atau daerah lain. Bahkan boleh lintas provinsi.
Imanuddin menyebutkan, prinsipnya rekrutmen CPNS merupakan agenda nasional. “Hanya saja pelaksananya di daerah. Jadi pelamar boleh mendaftar ke daerah lain,” katanya.
Sedikitnya jumlah pemda di Sumut yang boleh merekrut CPNS tahun ini menunjukkan pusat ketat menerapkan syarat belanja pegawai harus di bawah 50 persen APBD. Yang lain memang belanja pegawainya di bawah 50 persen.
Dari 13 pemda di Sumut itu, hanya Taput saja yang porsi belanja pegawainya di atas 50 persen tapi boleh ikut merekrut CPNS. Tepatnya, berdasar data yang dilansir Direktorat Perbendaharaan Kemenkeu terhadap belanja APBD semester pertama 2013, belanja pegawai Taput mencapai 52 persen.
Hanya saja, diakui Kepala Subag Publikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Petrus Sujendro, daerah yang porsi belanja pegawainya di atas 50 persen masih bisa mendapat formasi, tapi sangat terbatas. “Misal untuk tenaga kesehatan dan pendidikan,” kata Petrus.
Sementara, untuk memperketat pengawasan proses seleksi, tim pusat akan menggandeng sejumlah instansi yang dianggap punya “bakat” mengendus-endus bau busuk kecurangan. Antara lain Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang bertugas mengamankan soffcopy soal tes akan tidak gampang dibobol.
Selain itu digandeng juga Badan Intelejen Negara (BIN) yang akan mengendus tingkah-polah aparat di daerah menjelang pendaftaran, pelaksanaan tes, hingga pengumuman hasilnya. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga diajak untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan permainan kekuasaan dan uang yang mencemari proses seleksi. (sam/jpnn)
Assalamu Alaikum wr-wb, Saya ingin berbagi cerita kepada anda, bahwa dulunya saya ini cuma Tenaga Honorer di Sekolah Dasar Ambon, Sudah 7 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 50 jt namun hasilnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asa, namun teman saya memberikan no tlp Bpk DJOKO SUTRISNO yang bekerja di BKN pusat yang di kenalnya di jakarta dan juga mengurusnya untuk kenaikan golongan, saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan kejakarta untuk ujian, alhamdulillah SK saya akhirnya keluar, itu adalah kisah nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya Hubungi saja Bpk Dr.Drs.Djoko sutrisno, Msi no hp beliau yang selalu aktif Hp: 0823-2067-3456 terima kasih
ReplyDeleteKISAH SUKSES Lolos jadi PNS Guru di lingkungan PEMDA daerah JAWA TIMUR.Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di sekolah dasar SURABAYA JAWA TIMUR Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah beberapakali mengikuti ujian CPNS, dan membayar 75jt namun hasilnya nihill uangpun tidak dikembalikan bahkan saya sempat putus asa,namun teman saya memberikan No.Hp.pribadi Bpk.Dede Djunaedhy,M.Si Selaku petinggi di BKN pusat yang di kenalnya sbgai selaku kepala DIT PENGADAAN PNS. saya pun mencoba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim Berkas saya melalui Email,alhamdulillah No. Nip dan SK saya akhirnya sdh keluar,allhamdulillah tentunya sy pun sangat gembira sekali. Jadi apapun keadaan anda skrg jngn pernah putus asa dan terus berusaha, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasih jalan,ini adalah kisah nyata dari saya,untuk hasil ini saya ucapkan terimakasih kpda Bpk.Dede Djunaedhy, M.Si DI BKN PUSAT,dan dialah yang membantu kelulusan saya.Alhamdulillah SK saya tahun ini bisa keluar.Teman2 yg ingin seperti saya silahkan anda hubungi Direktorat Pengadaan PNS Bpk.Dede Djunaedhy M,Si.No.Tlp.0816625371 siapa tau beliau mau membantu anda.
ReplyDelete