Penerimaan CPNS lintas wilayah itu
memberikan kesempatan kepada semua warga negara Indonesia yang berhak
mengikuti ujian CPNS tersebut, kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Lubuklinggau, Hilman Kaswari, Selasa. Namun pihaknya belum bisa
memastikan pelaksanaan pendaftaran pegawai negeri sipil itu karena belum
mendapat kepastian dari pusat mengenai waktu pendaftarannya.
Saat ini Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah membahas
pelaksanaan CPNS namun belum dijelaskan secara rinci terkait petunjuk
teknis (Juknis) dari Kemenpan sektor apa saja yang diterima dan berapa
kuotanya belum dipastikan secara jelas.
Sementara untuk formasi tertinggi,
informasinya sektor kesehatan, hanya saja tidak ada detail jelas masalah
formasi itu termasuk formasi lainnya seperti pendidikan maupun teknis
dan jumlah kuota yang akan diterima. Penerimaan CPNS 2013 di daerah mana
saja cukup dengan menggunakan KTP yang dimiliki saat ini, sedangkan
total kuota penerimaan CPNS di seluruh tanah air informasinya sekitar
60.000 lowongan.
Sementara data pegawai negeri sipil di
Kota Lubuklinggau yang akan pensiun 2013 tercatat sekitar 93 orang atau
tiga persen dari jumlah PNS yang ada di daerah itu sebanyak 4.837 orang.
Berdasarkan informasi dari KemenPAN-RB, seluruh instansi baik pusat
maupun daerah diizinkan mulai membuka pendaftaran CPNS 2013. Hal
tersebut memberikan ruang lebih bagi para pelamar dan instansi lainnya
berkesempatan mendapatkan calon pegawai yang sesuai kebutuhan.
Meski sudah memberikan ruang bagi
instansi pusat dan daerah membuka lowongan, namun yang berhak
melaksanakan seleksi CPNS ada syaratnya, terutama instansi yang belanja
pegawainya di APBD di bawah 50 persen dan tidak ada tenaga honorer
tertinggal.
Berdasarkan data daerah yang kemungkinan
tidak bisa melakukan rekrutmen CPNS adalah DIY (58,6 persen), Jateng
(53,5 persen), Gorontalo (52,5 persen), NTB (52,5 persen), Lampung (52,3
persen), Sumbar (51,8 persen), Sulsel (51,5 persen), Bengkulu (51,5
persen), Jatim (51,1 persen) dan Sulut (50,7 persen).
Namun kementerian yang tetap
melaksanakan rekrutemen adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),
ujarnya.
0 comments:
Post a Comment