Info Pendaftaran CPNS Purwakarta - Purwakarta Tutup CPNS Jalur Umum

Kemungkinan sepanjang tahun 2013 nanti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta tidak akan membuka lowongan dan penerimaan Pegawai Negri Sipil (PNS). Hal ini menyusul jumlah PNS yang ada di wilayah Purwakarta masih overload. Dari data yang ada, jumlah PNS hingga saat ini sebanyak 8.900 orang. Padahal, merujuk pada luas wilayah Kabupaten Purwakarta, idealnya jumlah PNS maksimal 7.000 orang.

"Jika membuka lowongan PNS lagi, maka jumlah PNS akan semakin banyak, sementara ini saja jumlah PNS masih melebihi kapasitas. Maka untuk 2013 nanti pemkab tidak akan membuka lowongan CPNS," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Purwakarta, M Fajar Sidik, belum lama ini.
Sehingga lanjut dia, Pemkab Purwakarta masih menerapkan moratorium CPNS dari jalur umum, selama 2013 nanti. Jika jumlah PNS ditambah, maka akan ada anggaran tambahan untuk menggaji para PNS dan otomatis anggaran akan tersedot. Bila dibiarkan, tidak akan ada keseimbangan anggaran untuk belanja pegawai dengan belanja publik.
Selain itu, alasan lain masih diterapkannya moratorium ini, karena jumlah pegawai honorernya masih banyak. Kisaran 2.000 sampai 3.000 orang, baik dari kalangan staf, tenaga medis maupun tenaga pendidik (guru) dan lain-lain. Jadi, pemkab akan memanfaatkan tenaga honorer dulu. Kalaupun tahun berikutnya ada alokasi penerimaan CPNS untuk Purwakarta, akan diprioritaskan bagi tenaga honorer terlebih dahulu. "Apalagi, para tenaga honorer ini sudah mengabdi sejak lama. Sehingga sangat wajar bila ada prioritas. Karenanya, alokasi CPNS ini akan diisi dulu oleh tenaga honorer. Tentunya, mereka yang layak diangkat jadi PNS. Kalau tenaga honorer ini, sudah beres baru pemkab akan membuka lowongan dari jalur umum," terangnya.
Diakui Fajar, persoalan kepegawaian ini sangat rumit. Mengingat berdampak pada tatanan anggaran. Saat ini, Purwakarta sedang konsentrasi dalam pembenahan pembangunan dan layanan publik. Jadi, anggaran untuk belanja pegawai otomatis akan ada penghematan.  "Salah satu upaya untuk menghemat anggaran dari sisi belanja pegawai ini, dengan tidak menambah pegawai lagi. Justru, pegawai yang ada harus dikurangi, salah satunya dengan pensiun. Rata-rata pegawai yang pensiun itu mencapai 200 orang per tahun," jelas Fajar.
Menurutnya, pegawai pemerintah yang keluar (pensiun) dengan yang masuk (jadi PNS) jelas tak berbanding. Artinya, pegawai yang ingin masuk yaitu tenaga honorer masih ada 3.000-an. Sedangkan pegawai yang keluar (pensiun) hanya 200 orang per tahun. "Keperluan tenaga yang ditinggalkan PNS itu sangat sedikit. Melihat itu saja sudah tidak sebanding, makanya, kursi yang ada juga banyak diperebutkan," jelasnya.
Terkait dengan moratorium ini, Fajar mengaku sudah berjalan tiga tahun terakhir. Bila dihitung sampai dengan 2013, berarti jalan empat tahun. Dengan moratorium ini, dampak positifnya anggaran untuk belanja pegawai bisa dikurangi. "Saat ini perbandingannya fifty-fifty. Maksudnya, 50 persen dialokasikan untuk belanja pegawai. Sisanya untuk kepentingan publik," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, masih menghitung keperluan jumlah pegawai. Jangan sampai kondisi overload ini berlarut-larut sehingga tidak bagus untuk sebuah pemerintahan daerah. Jumlah pegawai itu harus disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah kantor dan OPD. Selanjutnya disesuaikan dengan anggaran yang ada. "Yang jelas, CPNS dari jalur umum masih kami tutup," kata Dedi.
Bupati menginginkan pegawai yang ada seluruhnya diangkat jadi PNS. Ketika sudah diangkat semua, baru membuka dari jalur umum. Akan tetapi, CPNS dari jalur umum harus memiliki spesifikasi tertentu. Seperti ahli dalam bidang-bidang yang diperlukan pemerintah nantinya. "Jika tak punya spesifikasi itu, sepertinya tidak akan diterima dulu. Sebab masih banyak pegawai yang kategorinya minim," ungkapnya.(din)