Info Penerimaan CPNS Padang - Pemprov Terima 903 CPNS

SINGGALANG Meski jatah penerimaan CPNS tahun ini 60 ribu orang dan 40 ribu untuk daerah, ternyata yang mengajukan formasi CPNS dari Sumbar hanya provinsi 903 dan Pasbar 385 orang. Khusus Solok Selatan, turut mengajukan, tapi ditolak. Sementara pemerintah daerah lain tidak mengajukannya sama-sekali.

Tahun ini, Pemprov Sumbar mengusulkan penerimaan 930 CPNS untuk tiga formasi, bidang teknis, kesehatan dan kependidikan. Hanya saja, kuota yang diberikan pemerintah pusat belum jelas.
Sementara kabupaten/kota belum selesai melakukan analisis jabatan (anjab). Selain itu alokasi belanja PNS dalam APBD di atas 50 persen sehingga tidak ada peluang penerimaan CPNS. Juga ada yang belum menerima informasi apapun dari pusat.

Sumbar
“Memang kita ajukan, penerimaan hanya bidang teknis,” sebut Gubernur Irwan Prayitno pada Singgalang Senin, (21/5).
Katanya, penerimaan itu selain memenuhi syarat, pemprov juga mulai kekurangan tenaga teknis akibat pensiun. Kuota yang diajukan ke pusat 930 kebutuhan, terdiri dari tenaga teknis 18 orang, kesehatan 544 orang dan kependidikan 368 orang. Sedangkan tenaga kesehatan, jumlah CPNS yang diusulkan lebih banyak ditempatkan untuk rumah sakit.
Pemprov mencatat, dari sekitar 8.922 jumlah PNS, sebanyak 2.492 memasuki pensiun terhitung sejak 2010 hingga 2015.

Pasbar
Sebelum keluarnya surat moratorium pada 2011 yang menyatakan tidak ada penerimaan CPNS sampai 2012, kecuali belanja pegawainya di bawah 50 persen. Pemkab Pasbar waktu itu mengirimkan formasinya (kebutuhan) ke pusat, jumlahnya 385 orang. Ini terdiri dari tenaga guru 110 orang, tenaga kesehatan 144 orang, kemudian tenaga teknis 131 orang.
Kepala BKD Pasaman Barat, H. Syahnan tika ditanya Singgalang membenarkan formasi tersebut.
“Pemkab Pasbar siap melaksanakan penerimaan CPNS,” kata Syahnan.

Padang
Mulai 2011 hingga 2012 Padang tetap mengikuti moratorium (penghentian sementara) perekrutan CPNS. Itu disebabkan, biaya belanja pegawai dalam APBB 65 persen.
Hal itu ditegaskan Kepala Ba-

dan Kepegawaian Daerah (BKD) Padang, Hiptonius Damanhuri.
Disebutkan, jumlah pegawai 14.003 orang sesuai data April 2012. Pegawai yang akan pensiun pada tahun ini 491 orang.
Kendati ada yang pensiun, namun belum bisa pemko mengajukan perekrutan karena biaya operasional masih tetap tinggi.
Terkait pegawai honor, Pemko Padang mengajukan nama-namanya ke Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara untuk kategori I sebanyak 1.000 orang lebih dan kategori II sebanyak 15 orang. Kini, tinggal menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) saja.

Analisis jabatan
Sejumlah daerah belum mengajukan formasi karena analisis jabatan belum selesai.
“Kami masih melakukan analisis jabatan, tahun ini tidak ada mengajukan formasi, nanti 2013 baru bisa,” kata Bupati Dharmasraya, Adi Gunawan. Hal serupa juga terjadi di Kota Pariaman, Padang Pariaman dan Pesisir Selatan dan Payakumbuh.
“Tahun ini, Payakumbuh tidak akan menerima CPNS,” kata Kepala BKD Ruslayenti, didampingi Kabag Humas Jon Kennedi.
Menurutnya, tahun ini masih fokus melaksanakan analisa jabatan (anjab) yang datanya harus masuk ke BKN per 31 Juni nanti.
“Dari anjab itu baru bisa diketahui berapa banyak membutuhkan tenaga pegawai atau berapa banyak pegawai yang telah berlebih di satu instansi,” ujarnya.
Pariaman juga tak menerima. “Kemungkinan tahun ini, kita di Pariaman tak menerima tambahan CPNS. Syarat pengajuan tambahan PNS, salah satunya bahan analisa jabatan belum selesai kita kerjakan. Kemungkinan 2013 baru bisa diajukan ke pusat,” kata Kepala BKD Pariaman, Khaidir menjawab Singgalang.
Dikatakan Khaidir, dari kalkulasi sementara, Kota Pariaman masih butuh banyak PNS. Antara lain untuk formasi guru sekolah dasar (SD), staf kelurahan, sekretaris desa, staf kantor camat, tenaga operasional Satpol PP, tenaga operasional dinas perhubungan dan tenaga administrasi sekolah.
Jika Pariaman tak bisa mengajukan tambah formasi CPNS tahun ini, kekurangan PNS menurut rencana sebagian akan diisi sementara dengan CPNS dari tenaga honor kategori satu yang SK-nya sudah diterbitkan pemerintah pusat. Pada 2013 kekurangan tersebut akan diajukan lagi.

Dua orang
Kota Padang Panjang tidak memperoleh kuota sama sekali, hanya mendapat jatah untuk jalur honorer, itupun jumlahnya hanya dua orang.
“Hanya dapat jatah untuk dua honorer,” kata Kepala BKD Padang Panjang melalui Kabid Mutasi dan Pengembangan Pegawai, Hendri Fauzan.
Menurut Fauzan, PadangPanjang masih belum selesai melakukan anjab.
Fauzan pun belum berani memastikan apakah Padang Panjang membutuhkan tambahan pegawai atau tidak.
Pemkab Pessel belum mengajukan berapa jumlah formasi kebutuhan PNS ke Menpan dan BAKN. Alasannya sama, masih melakukan anjab.
“Kita belum dapat memastikan berapa jumlah kebutuhan PNS, karena analisa jabatan dan analisa beban kerja belum selesai. Yang punya kewenangan untuk itu adalah Bagian Organisasi Sekdakab. Kalau selesai, baru diserahkan ke BKD dan selanjutnya dilakukan pendataan serta pemetaan PNS. Inilah yang menjadi dasar pengajuan usulan kebutuhan PNS kepada Menpan dan BAKN,” jelas Kepala BKD Naswir.
Diungkapkan, Pessel belum memastikan apakah tahun ini akan membuka peluang penerimaan CPNS atau tidak. Mengingat kemampuan keuangan APBD yang sangat terbatas.
Tahun 2012, sebesar 62 persen APBD Pessel tersedot untuk gaji PNS. Kalau masih dilakukan penambahan tentu memberatkan.
Secara umum, sebenarnya Pessel masih membutuhkan penambahan PNS terutama guru SD, tenaga teknis pertambangan dan energi listrik. Bila dilihat dari rasio jumlah penduduk, maka Pessel idealnya memiliki 10 ribu PNS.
Yang ada sekarang 8.889 orang, terbanyak guru sekitar 5.000 orang. Dalam tahun 2012 sebanyak 130 PNS memasuki masa pensiun, terbanyak adalah guru. Untuk menutupinya dibutuhkan penambahan, jelas dia.
“Kabupaten Padang Pariaman 2012 Belum mengusulkannya formasi CPNS,” kata Sekretaris BKD Padang Pariaman, Anwar. Menurut dia, APBD kabupaten itu tersedot untuk gaji PNS.
“Kita belum terimasuratnya dari pusat,” kata Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, tadi malam. Menurut dia, jika surat resmi sudah datang, baru bisa diketahui daerahnya dapat formasi atau tidak.
Sekretaris BKD Kab. Solok Joni Pribudi Amra menyebutkan pihakya belum mendapat informasi resmi tentang penerimaan CPNS.
Agam, dipastikan tidak menerima CPNS 2012 ini karena belanja pegawai terlalu besar dan anjab belum tuntas dikerjakan.
“Kita masih menunggu informasi yang jelas dari pemerintah pusat terkait dengan penjatahan jumlah pegawai yang diberikan kepada Pemkab Agam,” kata Kepala BKD, Dafrines.
Kabupaten Solok Selatan telah mengajukan formasi jauh hari sebelumnya. Menurut Kepala BKD Solsel, melalui sekretarisnya, Syamsurizal pihaknya telah mengajukan formasi sekitar dua bulan yang lalu sebanyak 1.888, sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.
Akan tetapi, setelah mengirimkan usulan tersebut, BKD Solsel mendapat balasan dari KemenPAN. Isi balasan tersebut yakni usulan yang diajukan Solsel masih terdapat kekurangan berupa lampiran analisa jabatan.
Bukittinggi juga masih menyusun analisa jabatan. Menurut Kepala BKD Bukittinggi, Rosmini, jumlah pegawai sudah berlebih sehingga untuk kebutuhan tersebut perlu dianalisa.
“Jadi kami tidak mengajukan permohonan formasi CPNS,” kata dia.
Setali tiga uang, hal serupa juga terjadi di Sawahlunto.
“Kami sedang menyusun analisa beban kerja dan analisa jabatan serta analisa kebutuhan pegawai sesuai yang diminta Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Yusmanidar.
Sawahlunto masih membutuhkan 103 CPNS. Sesuai dengan jumlah pegawai negeri sipil yang akan pensiun di tahun 2012 dan 2013.
Kepala BKD Limapuluh Kota, Indra Nazwar, mengaku belum bisa memastikan jumlah formasi CPNS maupun kebutuhan rekrutmen CPNS yang akan diajukan
Indra menyebutkan sebelum pihaknya mengumumkan kepada publik, terlebih dahulu BKD akan menanyakan dulu keputusan Bupati. “Kita belum bisa menjawab, berapa formasi dan kebutuhan yang akan diajukan. Nanti biar ditanya ke bupati dulu,” tutur Kepala BKD.
Dirinya menjamin, proses pengajuan kebutuhan CPNS yang akan diserahkan ke Kementrian PAN-RB, tidak akan melampaui target ataupun deadline yang diberikan Kementrian PAN-RB dengan jadwal bulan Juni mendatang. “Kita jamin, akhir bulan Mei sudah tuntas.
Keputusan tentu tergantung pak Bupati,” beber Indra Nazwar.
Kendati demikian, Indra Nazwar sempat membayangkan, saat ini nyaris seluruh SKPD yang ada, kekurangan tenaga kerja. Malahan, ada juga Kepala Seksi di sejumlah SKPD, tidak mempunyai staf. “Dia Kasi, dia anggota. Itu yang terjadi. Tapi, pastinya kita butuh banyak CPNS reguler dan umum,” terangnya.
Kota Solok belum menerima kuota sampai sekarang ini. Namun berdasarkan hasil penataan kisaran komposisi eselon IV a harus memiliki dua staf, kebutuhan PNS, 663 orang untuk staf fungsional. Sedangkan yan g telah ada 389 orang berarti kekurangan sebanyak 274 orang.
Kepala BKD Kota Solok H.Muhammad melalui Sekretarisnya, Hammin, mengatakan eselon IV a yang membutuhkan dua staf itu setidaknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi serta Satpol Pamong Praja.
Sementara untuk guru dan medis dirasakan telah berlebih-lebih, apalagi dengan adanya PNS yang mengajukan pindah ke Kota Solok Sampai pertengahan Mei 2012, PNS kota/kabupatan dan provinsi yang diterima pindah 22 orang.
Sementara PNS yang pensiun, 33 orang, pindah keluar daerah 18 orang dan meninggal, lima dan berhenti secara hormat karena tidak sanggup menjadi PNS, satu orang.
Sekdakab Pasaman Syamsurizal, menyebutkan, kendatipun daerah ini masih kekurangan tenaga PNS, terutama tenaga medis dan pendidik di berbagai tingkat sekolah, namun untuk tahun ini belum ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Untuk kebutuhan CPNS tersebut, sampai saat ini Pasaman memang belum mengusulkan ke pemerintah pusat, karena untuk kenutuhan ril PNS tersebut, terlebih dulu harus melalui proses analisa jabatan.