Ahmad mengatakan data pemetaan tenaga
honorer Kategori Dua (K2) yang dilakukan pada Desember 2010 lalu hanya
sekitar 3.593 orang.
"Tapi, kenapa pada saat seleksi bisa mencapai 4.045. Kenapa bisa seperti itu. Jadi peserta seleksi CPNS di Kabupaten Bandung sebanyak 4.045 akan disangsikan," tegas Ahmad seperti yang dilansir Radar Bandung (JPNN Group), Selasa (5/11).
"Tapi, kenapa pada saat seleksi bisa mencapai 4.045. Kenapa bisa seperti itu. Jadi peserta seleksi CPNS di Kabupaten Bandung sebanyak 4.045 akan disangsikan," tegas Ahmad seperti yang dilansir Radar Bandung (JPNN Group), Selasa (5/11).
Ahmad mencurigai, terjadinya penambahan
data honorer permainan. Apalagi setelah dilakukan verifikasi.
"Seharusnya setelah dilakukan verifikasi jumlahnya menciut alias
berkurang. Ini kok malah bertambah. Ini berarti ada permainan yang
dilakukan. Kalau di guru honorer biasanya ada kerjasama mulai dari
kepala sekolah sampai tingkat dinas," terangnya.
Ia menjelaskan, praktek penambahan
jumlah peserta di luar K2 tersebut seharusnya bisa diantisipasi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). "Ini sudah jelas ketahuan
jika ada yang diluar kategori II. Biasanya indikasi penambahan jumlah
peserta dilakukan karena kasihan, masih saudara dan membayar sejumlah
uang. Bisa saja manipulasi data di Pasirjambu itu benar terjadi,"
katanya.
Sementara itu, dugaan manipulasi data
saat seleksi penerimaan CPNS juga disesalkan oleh Anggota Komisi A DPRD
Kabupaten Bandung, Asep Anwar.
"Jika terbukti ditemukan pemalsuan data
harus diselesaikan dengan proses hukum. Saat pelaksanaan seleksi CPNS
kemarin, kami pun tidak dilibatkan. Padahal sebelumnya BKPP berjanji
akan melibatkan Komisi A sebagai pengawas," sesal Asep.
Oleh karenanya, dalam waktu dekat
pihaknya pun akan melakukan pengusutan terhadap indikasi manipulasi data
tersebut. Jika ada temuan pelanggaran, semua yang terlibat harus
diproses hukum.
"Iya, kami akan segera meminta
konfirmasi kepada BKPP terkait manipulasi data tersebut. Kalau ada
temuan itu dan benar adanya harus disikat semuanya. Karena penerimaan
CPNS itu harus bersih. Masa di pusat bersih-bersih sementara di
daerahnya enggak. Kami akan tetap melakukan pengawasan," pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment